Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air
KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disarankan membuat kawasan khusus terbatas dan melegalkan perjudian di tempat itu, jika kesulitan menangani persoalan judi online (daring) yang merebak di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, seperti dikutip pada Rabu (19/6/2024).
Menurut Agus, jika pemerintah melegalkan judi pada kawasan khusus maka mereka bisa menarik pajak dari kegiatan itu.
Di sisi lain, kata Agus, pemerintah justru tidak mendapatkan keuntungan apapun dari praktik judi daring.
Baca juga: Usul Bansos Buat Keluarga Pelaku Judi Online Dianggap Kurang Kerjaan
Dia mencontohkan beberapa negara yang mempunyai kawasan khusus perjudian seperti Genting Highland di Malaysia dan Mesir.
"Kan judi sama-sama haram. Kan judi online tidak dapat pajak, maka pemerintah sahkan saja (kawasan perjudian). Di Mesir dan Malaysia ada tuh. Saya tidak berbicara agama ya," kata Agus.
Agus juga mengkritik ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pemberantasan judi daring. Padahal dia sudah pernah memaparkan bahaya judi daring terhadap masyarakat jauh-jauh hari.
Menurut Agus, persoalan judi daring yang menjadi sorotan masyarakat sebenarnya bisa diantisipasi oleh pemerintah sejak lama, dengan menutup akses internet ke aplikasi dan situs-situs judi itu.
Baca juga: Niat Politik Pemerintah Perangi Judi Online Dianggap Kurang Kuat
Akan tetapi, Agus menilai pemerintah belum memperlihatkan keinginan yang kuat buat memberantas judi daring, dan terlihat kebingungan ketika persoalan itu sudah menjadi sorotan masyarakat bahkan sampai menelan korban jiwa.
“Apa susahnya Menkominfo sejak saat itu muncul itu di-close, di-close, ini kan teknologi, cuma enggak mau saja,” ucap Agus.
"Masa Kominfo enggak bisa, masa polisi enggak bisa?" sambung Agus.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024.
Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Ada Pemberian Bansos untuk Pelaku Judi Online
Menurut salinan Keppres yang diunggah di laman Sekretariat Kabinet, Sabtu (15/6/2024), Satgas Judi Online dibentuk bertujuan untuk mempercepat upaya pemberantasan perjudian daring yang telah meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerugian finansial, sosial, serta psikologis.
Pembentukan Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin koordinasi yang terpadu.
Dalam Keppres tersebut disebutkan, Hadi Tjahjanto didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Satgas.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie akan menjabat sebagai Ketua Harian Pencegahan, dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan.
Satgas ini juga diperkuat oleh anggota bidang pencegahan yang berasal dari berbagai instansi seperti Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca juga: Cerita Pemain Judi Online, Mula Penasaran Berakhir Mengenaskan
Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dipercaya sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum, didampingi oleh pejabat deputi lintas kementerian/lembaga.
Masa kerja Satgas ini berlaku sejak Keppres ditetapkan sampai 31 Desember 2024.
Sebelumnya, Muhadjir membuka peluang agar korban judi daring masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bantuan sosial (bansos).
Hal ini disampaikan Muhadjir menanggapi judi daring makin marak di masyarakat.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Sanksi bagi ASN yang Terpapar Judi Online
"Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).
LEGION NEWS.COM – Judi online semarak sejak masa pandemi COVID-19. Banyak masyarakat saat itu untuk lebih banyak berdiam diri dirumah sebab adanya Pembatasan Sosial Skala Besar saat diawal pandemi dua tahun lalu.
Pembatasan aktivitas sosial masyarakat saat itu dimanfaatkan para bandar judi online dengan berbungkus game. Dan ini menjadi merebak di tengah masyarakat dan telah membuat banyak orang menjadi kecanduan.
Judi slot online kini menjamur gencarnya berbagai iklan dan para sales menggunakan aplikasi Whatsaap menawarkan untuk masyarakat ikut bergabung.
Berbagai macam platform dan menjadi aplikasi games yang sering dimainkan oleh masyarakat indonesia.
Seorang mantan admin judi online mencoba membongkar rahasia kenapa bandar selalu menang.
“Saya akan bongkar rahasia judi slot online, karena saya mantan admin disana, dengan penghasilan perbulan sekitar Rp30 juta,” ujar sang mantan admin seperti dilansir dari kanal YouTube Jalur Orang Dalam.
“Dulu saya kerja sehari dua belas jam dengan dua shift, namun saya dikeluarkan karena dituduh membocorkan cara untuk menang kepada para pemain,” tambahnya (24/5/2022).
Ia menyebut, hanya sekali saja pemain baru diberi kemenangan, tujuannya untuk membuat mereka ketagihan.
“Mereka itu kalau masih baru main, misal dengan modal Rp40 ribu saja, kita kasih menang saja satu kali lima juta,” ujar sang mantan admin judi online ini.
“Nanti kalau mereka sudah terpancing, teknik berikutnya ya kita kuras saja uangnya, karena memang akan disetting bandar yang akan selalu menang,” imbuhnya.
Ia membenarkan jika semua mesin yang dipakai untuk judi online ini sudah disetting sedemkian rupa. Sehingga pemain ke depannya akan selalu kalah, hanya pemain baru saja yang menang.
Ia pun menghimbau kepada para pemain agar berhenti bermain judi slot online, karena sudah pasti kalah kalau lewat mesin. (Sumber: era)
PT Espay Debit Indonesia Koe atau DANA buka suara usai perusahaan dicatut terlibat judi online Slot 8278, yang melibatkan warga negara China.
Head of Communications DANA Indonesia Sharon Issabella menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mematuhi hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip keamanan serta integritas dalam layanannya.
"DANA telah bekerja sama dengan erat membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam proses penyidikan PT Odeo Teknologi Indonesia dan membantu mengungkap kegiatan ilegal yang terjadi," kata Sharon dalam keterangan resmi, Senin (4/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), DANA mengklaim telah menjalankan proses pendaftaran akun merchant-merchant sesuai hukum yang berlaku.
"Kami pun secara ketat melakukan proses pemantauan secara ketat, pelaporan kepada otoritas terkait dan penutupan akun bagi merchant yang menyalahgunakan dan terbukti melakukan transaksi mencurigakan sesuai arahan pihak yang berwajib," imbuhnya.
Selain itu, DANA menyambut baik pembentukan Satgas Penanggulangan Perjudian Online oleh Kepala Polri dan siap membantu Polri untuk kelancaran penegakan hukum dan pemberantasan judi online hingga tuntas.
"Kami akan terus bersinergi dan secara proaktif bekerja sama dengan regulator dan aparat penegak hukum untuk memberantas judi online untuk ekosistem digital Indonesia yang lebih aman," pungkasnya.
Sebelumnya, Polri membongkar situs judi online Slot 8278 yang melibatkan warga negara China. Situs judi online ini disebut meraup omzet miliaran rupiah.
Polri menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini. Satu tersangka merupakan Warga Negara Cina, sementara enam orang lainnya merupakan warga Indonesia.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan aliran transaksi keuangan slot 8278 melalui deposit PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA).
"Dia selaku jasa penyedia jasa pembayaran layer pertama yang memfasilitasi dan bekerja sama dengan PT Odeo sebagai merchant dengan izin PPOB (Payment Point Online Bank)," kata Himawan.
